Peran penegakan hukum laut sangat penting dalam meningkatkan keamanan maritim di Indonesia. Dengan luasnya wilayah laut Indonesia yang mencapai lebih dari 5,8 juta km², penegakan hukum laut menjadi tantangan yang besar bagi pemerintah Indonesia.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum laut adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar. “Kami terus melakukan patroli di perairan Indonesia untuk mencegah berbagai kejahatan di laut, seperti pencurian ikan, penangkapan ikan secara ilegal, dan juga perdagangan manusia,” ujar Aan Kurnia.
Dalam upaya meningkatkan keamanan maritim, penegakan hukum laut juga turut melibatkan berbagai pihak, seperti TNI AL, Polisi Perairan, Bea Cukai, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi antara berbagai lembaga ini diharapkan dapat memberikan efek yang lebih maksimal dalam menjaga keamanan di laut Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penegakan hukum laut juga penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. “Jika penegakan hukum laut tidak dilakukan dengan baik, maka sumber daya laut kita akan semakin terancam,” ujar Prigi.
Selain itu, penegakan hukum laut juga menjadi sorotan internasional. Indonesia kerap berkontribusi dalam berbagai forum internasional terkait keamanan maritim, seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Dengan peran penegakan hukum laut yang kuat, Indonesia diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menjaga keamanan di laut.
Dengan demikian, peran penegakan hukum laut memang sangat vital dalam meningkatkan keamanan maritim di Indonesia. Kolaborasi antar lembaga dan dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar upaya penegakan hukum laut dapat berjalan dengan efektif. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan laut Indonesia demi generasi yang akan datang.