Penegakan Hukum terhadap Pencurian Sumber Daya Laut di Indonesia


Penegakan Hukum terhadap Pencurian Sumber Daya Laut di Indonesia

Pencurian sumber daya laut merupakan masalah serius yang terus mengancam keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. Untuk itu, penegakan hukum terhadap tindakan pencurian ini harus dilakukan secara tegas dan konsisten.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda Aan Kurnia, penegakan hukum terhadap pencurian sumber daya laut merupakan prioritas utama bagi pemerintah. Beliau mengatakan, “Kita harus bersikap tegas terhadap tindakan pencurian sumber daya laut agar keberlanjutan ekosistem laut kita dapat terjaga dengan baik.”

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pencurian sumber daya laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga turut berperan aktif. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai instansi terkait untuk menangani masalah ini. Beliau menjelaskan, “Kita harus bekerja sama dengan Bakamla, TNI AL, dan instansi lainnya untuk memastikan penegakan hukum terhadap pencurian sumber daya laut dapat berjalan lancar.”

Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung penegakan hukum terhadap pencurian sumber daya laut. Menurut Direktur Eksekutif Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI), Rizal Malik, masyarakat harus ikut serta dalam melaporkan tindakan pencurian yang terjadi di sekitar wilayah mereka. Beliau menambahkan, “Kita semua harus peduli terhadap keberlanjutan sumber daya laut kita. Dengan melaporkan tindakan pencurian, kita turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian ekosistem laut Indonesia.”

Dengan kesadaran dan kerjasama yang baik antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat, diharapkan penegakan hukum terhadap pencurian sumber daya laut di Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Hanya dengan kerjasama yang solid, kita dapat menjaga keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang. Semoga upaya ini dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan laut Indonesia.

Sumber:

– https://www.kkp.go.id/

– https://www.bakamla.go.id/

– https://www.mdpi.or.id/