Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut Indonesia menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki wilayah laut yang luas, sehingga perlu adanya upaya yang maksimal untuk menjaga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut Indonesia harus dilakukan secara tegas dan konsisten. “Kita harus tegas dan konsisten dalam menegakkan hukum terhadap siapapun yang melanggar batas laut Indonesia,” ujar Mahfud MD.
Salah satu contoh pelanggaran batas laut Indonesia adalah penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di perairan Indonesia. Hal ini telah menjadi permasalahan yang sering terjadi dan merugikan para nelayan Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tb Haeru Rahayu, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut harus dilakukan secara tegas dan berkesinambungan. “Kita harus terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia,” kata Tb Haeru Rahayu.
Tidak hanya itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut Indonesia juga melibatkan kerja sama antarinstansi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri. Kerja sama lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut Indonesia.
Dengan adanya upaya penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran batas laut Indonesia, diharapkan dapat menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan dan kedaulatan lautnya demi kepentingan bangsa dan negara.