Selat merupakan jalur strategis yang penting bagi perekonomian Indonesia. Namun, keberadaan selat juga membawa risiko yang tidak bisa diabaikan, terutama terkait dengan keamanan. Oleh karena itu, pengawasan di selat menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah dalam mengatasi ancaman keamanan.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, pengawasan di selat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara. Dalam sebuah wawancara, beliau menyatakan bahwa “keamanan di selat harus menjadi prioritas kita, mengingat pentingnya selat sebagai jalur perdagangan dan komunikasi yang vital bagi Indonesia.”
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengawasan di selat, termasuk peningkatan patroli laut dan udara, penguatan kerjasama dengan negara-negara tetangga, serta peningkatan teknologi pengawasan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda Aan Kurnia, yang mengatakan bahwa “pengawasan di selat merupakan tugas penting yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencegah berbagai ancaman keamanan.”
Namun, meskipun telah dilakukan upaya pengawasan yang intensif, masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mengatasi ancaman keamanan di selat. Menurut Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Philips Vermonte, “pengawasan di selat harus dilakukan secara terus menerus dan komprehensif, serta memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai instansi terkait.”
Dengan demikian, pengawasan di selat bukanlah hal yang mudah, namun merupakan suatu keharusan bagi pemerintah dalam menjaga keamanan negara. Diperlukan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, TNI AL, dan masyarakat untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif di selat. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, “pengawasan di selat merupakan tanggung jawab bersama kita untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan wilayah.”